Wednesday, December 19, 2012
Tuesday, December 4, 2012
Horee...Rumah di Bawah Tipe 36 di Subsidi Lagi
Jakarta—Propertykita: Kabar gembira bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jika belakangan ini MBR tidak bisa membeli rumah tipe kecil namun sejak Rabu (3/10), MBR bisa kembali menikmati hunian dengan harga terjangkau. Program subsidi perumahan rakyat kembali diperbolehkan memasarkan rumah dengan tipe luas 21 m² dari sebelumnya yang dibatasi minimal tipe 36 m².
Hal itu didasarkan pada keputusan Mahkamah
Konstitusi yang membatalkan ketentuan pasal 22 ayat 3 UU No.1/2011
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengatur luas lantai rumah
minimal 36 m². "Pasal 22 ayat 3 itu bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," tegas Mahfud MD, Ketua
Mahkamah Konstitusi saat membacakan amar putusan lembaga itu pada Rabu 3
Oktober, sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Antara.
Pasal yang dibatalkan MK itu memuat
diktum,"Luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling
sedikit 36 meter persegi." Dalam pertimbangannya, MK menilai pasal itu
mengandung norma pengaturan yang tidak sesuai dengan pertimbangan
keterjangkauan daya beli oleh sebagian masyarakat, terutama masyarakat
berpenghasilan rendah.
Ketua DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Apersi) Eddy Ganefo mengatakan putusan yang dibuat
MK sudah sesuai dengan semangat keadilan bagi masyarakat ekonomi paling
bawah.
"Hukum sudah berpihak kepada masyarakat
berpenghasilan rendah yang selama ini tidak bisa mendapatkan program
subsidi dari pemerintah karena adanya pembatasan tipe rumah. Sekarang
yang cuma mampu beli tipe 21 m² sudah bisa mendapatkan subsidi lagi,"
katanya menanggapi putusan MK tersebut.
Sementara
itu Daniel Djumali, Bendahara Umum DPP Apersi mengatakan, dengan putusan
ini, maka MBR bisa kembali membeli RSH sesuai daya beli MBR.
“Diharapkan dengan putusan ini program FLPP yang telah digulirkan
Kemenpera juga dapat lebih mencapai sasaran sesuai rencana. Ini
merupakan win-win solution bagi semua pihak, termasuk bagi pengembang dan bank pelaksana FLPP terutama Bank BTN,” pungkasnya. (Prokit) photo: ist
Friday, November 30, 2012
Kemenpera Salurkan Dana FLPP 350 Ribu Rumah
Nasional | Kamis, 29 November 2012 14:45 WIB
Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian
Perumahan Rakyat menargetkan dapat menyalurkan dana fasilitas likuiditas
pembiayaan perumahan (FLPP) untuk 350 ribu unit rumah, dengan total
anggaran Rp2,7 triliun pada tahun 2013.
"Saat ini sudah enam bank swasta nasional dan 14 bank pembangunan daerah (BPD) yang telah bekerja sama dengan Kemenpera untuk penyaluran FLPP," kata Asisten Deputi Perencanaan Pembiayaan Perumahan Kemenpera Iwan Nurwanto di Jakarta, Kamis (29/11).
Untuk itu, Kemenpera juga terus mengutarakan harapannya agar terdapat adanya partisipasi aktif dari sejumlah perbankan, untuk menyalurkan dana FLPP tersebut.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah melalui Kemenpera juga telah meminta para pengembang untuk meningkatkan jumlah pasokan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia.
"Selain bekerjasama dengan perbankan kami juga menggandeng asosiasi pengembang untuk ikut meningkatkan pasokan rumah untuk masyarakat," kata Iwan.
Ia juga mengemukakan, keenam bank swasta nasional yang telah bekerja sama dengan Kemenpera adalah Bank BTN, Bank BTN Syariah, BNI, BRI, BRI Syariah, dan Bank Mandiri.
Sedangkan 14 bank pembangunan daerah yang bekerja sama dengan Kemenpera antara lain BPD Jawa Tengah, BPD NTT, BPD Jawa Timur Syariah, BPD Kalimantan Tengah, dan BPD Sulawesi Tenggara.
Bank pembangunan daerah lainnya adalah BPD Papua, BPD Riau Kepri, BPD Sumatera Utara Konvensional, BPD Sumatera Utara Syariah, BPD Kalimantan Selatan, BPD Sumsel Babel, BPD Jawa Timur, BPD DIY, Bank Nagari, dan Bank Kalimantan Timur.
Berdasarkan data Kemenpera, Bank BTN (syariah dan konvensional) memiliki kontribusi yang signifikan sampai dengan 99,2 persen dari penyerapan FLPP.
"Kami harap bank-bank lainnya juga bisa meningkatkan penyerapan FLPP sehingga lebih banyak lagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki rumah yang layak huni," katanya.
Sebagaimana diketahui, kinerja penyaluran FLPP yang telah dilaksanakan Kemenpera bersama sejumlah bank penyalur dari tahun 2010 hingga 2012 telah mencapai angka 152.885 unit rumah dengan nilai dana FLPP Rp5,24 triliun.
Sedangkan hingga pertengahan bulan November 2012, Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan Kemenpera telah menyalurkan dana FLPP untuk 35.340 unit senilai Rp1,03 triliun.
"Kami targetkan hingga akhir tahun 2012 setidaknya bisa tersalurkan dana FLPP untuk sekitar 80.000 unit. Hal itu dikarenakan masih ada sekitar 20.000 hingga 22.000 unit rumah hasil konversi KPR FLPP dari Bank BTN," katanya.(Ant/DNI)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metromain/news/2012/11/29/115790/Kemenpera-Salurkan-Dana-FLPP-350-Ribu-Rumah
"Saat ini sudah enam bank swasta nasional dan 14 bank pembangunan daerah (BPD) yang telah bekerja sama dengan Kemenpera untuk penyaluran FLPP," kata Asisten Deputi Perencanaan Pembiayaan Perumahan Kemenpera Iwan Nurwanto di Jakarta, Kamis (29/11).
Untuk itu, Kemenpera juga terus mengutarakan harapannya agar terdapat adanya partisipasi aktif dari sejumlah perbankan, untuk menyalurkan dana FLPP tersebut.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah melalui Kemenpera juga telah meminta para pengembang untuk meningkatkan jumlah pasokan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia.
"Selain bekerjasama dengan perbankan kami juga menggandeng asosiasi pengembang untuk ikut meningkatkan pasokan rumah untuk masyarakat," kata Iwan.
Ia juga mengemukakan, keenam bank swasta nasional yang telah bekerja sama dengan Kemenpera adalah Bank BTN, Bank BTN Syariah, BNI, BRI, BRI Syariah, dan Bank Mandiri.
Sedangkan 14 bank pembangunan daerah yang bekerja sama dengan Kemenpera antara lain BPD Jawa Tengah, BPD NTT, BPD Jawa Timur Syariah, BPD Kalimantan Tengah, dan BPD Sulawesi Tenggara.
Bank pembangunan daerah lainnya adalah BPD Papua, BPD Riau Kepri, BPD Sumatera Utara Konvensional, BPD Sumatera Utara Syariah, BPD Kalimantan Selatan, BPD Sumsel Babel, BPD Jawa Timur, BPD DIY, Bank Nagari, dan Bank Kalimantan Timur.
Berdasarkan data Kemenpera, Bank BTN (syariah dan konvensional) memiliki kontribusi yang signifikan sampai dengan 99,2 persen dari penyerapan FLPP.
"Kami harap bank-bank lainnya juga bisa meningkatkan penyerapan FLPP sehingga lebih banyak lagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki rumah yang layak huni," katanya.
Sebagaimana diketahui, kinerja penyaluran FLPP yang telah dilaksanakan Kemenpera bersama sejumlah bank penyalur dari tahun 2010 hingga 2012 telah mencapai angka 152.885 unit rumah dengan nilai dana FLPP Rp5,24 triliun.
Sedangkan hingga pertengahan bulan November 2012, Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan Kemenpera telah menyalurkan dana FLPP untuk 35.340 unit senilai Rp1,03 triliun.
"Kami targetkan hingga akhir tahun 2012 setidaknya bisa tersalurkan dana FLPP untuk sekitar 80.000 unit. Hal itu dikarenakan masih ada sekitar 20.000 hingga 22.000 unit rumah hasil konversi KPR FLPP dari Bank BTN," katanya.(Ant/DNI)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metromain/news/2012/11/29/115790/Kemenpera-Salurkan-Dana-FLPP-350-Ribu-Rumah
Wednesday, November 7, 2012
GCC CLUSTER VIOALA
DAPATKAN RUMAH DILOKASI PALING BERKEMBANG
Dapatkan rumah terbaru dari Grand Cikarang City...
Kunjungi Stand Pameran kami di Giant Jababeka Cikarang 03 s.d 17 Nopember 2012.
Info : Bpk. Puji 021 - 958 33 192
Dapatkan rumah terbaru dari Grand Cikarang City...
Kunjungi Stand Pameran kami di Giant Jababeka Cikarang 03 s.d 17 Nopember 2012.
(Klik Gambar, Download, Lihat untuk Memperbesar)
Info : Bpk. Puji 021 - 958 33 192
Wednesday, May 30, 2012
Thursday, February 9, 2012
BTN Tetap Ingin Jalankan FLPP
Thursday, 09 February 2012 JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mengaku tetap ingin menjalankan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Namun, BTN berharap FLPP dijalankan dengan pola yang berdasarkan kemampuan.
Direktur Utama BTN Iqbal Latanro mengatakan, pada dasarnya BTN siap menjalankan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan pola yang diberikan pemerintah. Tapi, skema 50:50 yang ditawarkan dinilai cukup memberatkan.“ Kami public company dan ada komisaris dan punya kepentingan agar kebijakan kami tidak menyebabkan pemegang saham yang minoritas terganggu,” ujarnya di selasela Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta,kemarin.
Menurut Iqbal, dengan skema 50:50 maka bunga yang diberikan akan lebih tinggi yaitu tanpa jaminan sebesar 8,55% dan dengan jaminan 8,22%. Iqbal sendiri berharap skema yang ditawarkan 60:40 karena dengan demikian bunga yang akan ditawarkan lebih rendah, yaitu sebesar 7,75% dengan tanpa jaminan dan dengan jaminan sebesar 7,42%.“Kalau skema lama berapa pun kami layani, kalau dengan 50:50, bunganya jadi 8,22%,”katanya.
Iqbal mengungkapkan, terdapat 16 bank yang menjadi peserta FLLP dan BTN mendominasi 99% penyalurannya. Meski demikian, Iqbal mengaku, pangsa pasar ini didominasi BTN karena bank-bank lain cenderung lebih sedikit menyalurkannya. “Artinya, produk ini tidak menarik tapi BTN melakukannya, jadi kami punya nilai lebih,”tegas dia. Iqbal juga menuturkan, BTN telah memberikan beberapa kelonggaran dalam memberikan program ini kepada masyarakat.
Misalnya dengan memberikan over head cost yang lebih rendah dari industri yaitu sebesar 1,5%, sementara over head industri berada pada kisaran 2,75%. Namun, Iqbal mengaku tidak bisa mengabaikan premi risiko sebesar 1%. Iqbal menambahkan, per September 2011, rasio kredit terhadap simpanannya mencapai (loan to deposit ratio/LDR) mencapai 112,27%.
Iqbal menilai LDR bank spesialis KPR ini tinggi karena dalam komposisi sumber dana terdapat sumber dana yang tidak diperhitungkan dalam LDR yaitu obligasi atau sekuritasi aset yang masuk tapi tidak dihitung di LDR.“Jadi,kami tidak dapat teguran LDR dari BI malah diberikan insentif yang cukup baik,”ungkapnya.
Direktur Keuangan BTN Saut Pardede menambahkan, margin overhead cost 1,5% sudah minimal sekali dan sudah cukup sulit diubah.Menurut Saut, angka-angka yang dimiliki masih tergolong murah. “NIM kita 5,7% tapi kita turun 4,4% dan kita susah bergerak karena kita Tbk, bukan hanya pemerintah tapi Tbk,”ujarnya.
Menurut Saut,biaya itu tidak bisa dinolkan.Pasalnya,setelah memberikan kredit maka bank harus menghitung pengelolaan kredit maupun penagihan. Deputi Kemenpera Sri Hartono mengatakan,program ini sementara akan ditunda dulu selama dua bulan.Tujuannya agar memastikan masyarakat memperoleh keringanan bunga selama 15 tahun. “Pak Menteri bilang berhenti dua bulan tapi untuk kebahagiaan rakyat 15 tahun,”ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azar Aziz juga meminta agar Kementerian Perumahan Rakyat,BTN, maupun Sarana Multigriya Finance (SMF) untuk duduk bersama dan membicarakan mengenai pola ideal untuk mencari jalan keluar permasalahan program FLPP ini.
“Nanti kami akan juga bank-bank lain untuk menjelaskan mengenai mekanisme pemberian KPR di bank-nya masing-masing,”imbuhnya. Menurut Harry, tidak masalah jika Bank BUMN dalam program-program untuk rakyat kecil mengalami kerugian, tetapi dalam program yang lain mereka untung.
“Jadi kalau memang target pembangunan rumah subsidi yang sebesar 1,3juta unit selama lima tahun bisa disebar ke beberapa bank BUMN dengan bunga berbeda-beda saya kira tidak masalah.Dan kalaupun mereka harus rugi dalam program rakyat tidak masalah. Karena bank BUMN juga milik pemerintah,”tegas Harry. erichson sihotang
SUMBER : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/467811/
Thursday, 09 February 2012 JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mengaku tetap ingin menjalankan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Namun, BTN berharap FLPP dijalankan dengan pola yang berdasarkan kemampuan.
Direktur Utama BTN Iqbal Latanro mengatakan, pada dasarnya BTN siap menjalankan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan pola yang diberikan pemerintah. Tapi, skema 50:50 yang ditawarkan dinilai cukup memberatkan.“ Kami public company dan ada komisaris dan punya kepentingan agar kebijakan kami tidak menyebabkan pemegang saham yang minoritas terganggu,” ujarnya di selasela Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta,kemarin.
Menurut Iqbal, dengan skema 50:50 maka bunga yang diberikan akan lebih tinggi yaitu tanpa jaminan sebesar 8,55% dan dengan jaminan 8,22%. Iqbal sendiri berharap skema yang ditawarkan 60:40 karena dengan demikian bunga yang akan ditawarkan lebih rendah, yaitu sebesar 7,75% dengan tanpa jaminan dan dengan jaminan sebesar 7,42%.“Kalau skema lama berapa pun kami layani, kalau dengan 50:50, bunganya jadi 8,22%,”katanya.
Iqbal mengungkapkan, terdapat 16 bank yang menjadi peserta FLLP dan BTN mendominasi 99% penyalurannya. Meski demikian, Iqbal mengaku, pangsa pasar ini didominasi BTN karena bank-bank lain cenderung lebih sedikit menyalurkannya. “Artinya, produk ini tidak menarik tapi BTN melakukannya, jadi kami punya nilai lebih,”tegas dia. Iqbal juga menuturkan, BTN telah memberikan beberapa kelonggaran dalam memberikan program ini kepada masyarakat.
Misalnya dengan memberikan over head cost yang lebih rendah dari industri yaitu sebesar 1,5%, sementara over head industri berada pada kisaran 2,75%. Namun, Iqbal mengaku tidak bisa mengabaikan premi risiko sebesar 1%. Iqbal menambahkan, per September 2011, rasio kredit terhadap simpanannya mencapai (loan to deposit ratio/LDR) mencapai 112,27%.
Iqbal menilai LDR bank spesialis KPR ini tinggi karena dalam komposisi sumber dana terdapat sumber dana yang tidak diperhitungkan dalam LDR yaitu obligasi atau sekuritasi aset yang masuk tapi tidak dihitung di LDR.“Jadi,kami tidak dapat teguran LDR dari BI malah diberikan insentif yang cukup baik,”ungkapnya.
Direktur Keuangan BTN Saut Pardede menambahkan, margin overhead cost 1,5% sudah minimal sekali dan sudah cukup sulit diubah.Menurut Saut, angka-angka yang dimiliki masih tergolong murah. “NIM kita 5,7% tapi kita turun 4,4% dan kita susah bergerak karena kita Tbk, bukan hanya pemerintah tapi Tbk,”ujarnya.
Menurut Saut,biaya itu tidak bisa dinolkan.Pasalnya,setelah memberikan kredit maka bank harus menghitung pengelolaan kredit maupun penagihan. Deputi Kemenpera Sri Hartono mengatakan,program ini sementara akan ditunda dulu selama dua bulan.Tujuannya agar memastikan masyarakat memperoleh keringanan bunga selama 15 tahun. “Pak Menteri bilang berhenti dua bulan tapi untuk kebahagiaan rakyat 15 tahun,”ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azar Aziz juga meminta agar Kementerian Perumahan Rakyat,BTN, maupun Sarana Multigriya Finance (SMF) untuk duduk bersama dan membicarakan mengenai pola ideal untuk mencari jalan keluar permasalahan program FLPP ini.
“Nanti kami akan juga bank-bank lain untuk menjelaskan mengenai mekanisme pemberian KPR di bank-nya masing-masing,”imbuhnya. Menurut Harry, tidak masalah jika Bank BUMN dalam program-program untuk rakyat kecil mengalami kerugian, tetapi dalam program yang lain mereka untung.
“Jadi kalau memang target pembangunan rumah subsidi yang sebesar 1,3juta unit selama lima tahun bisa disebar ke beberapa bank BUMN dengan bunga berbeda-beda saya kira tidak masalah.Dan kalaupun mereka harus rugi dalam program rakyat tidak masalah. Karena bank BUMN juga milik pemerintah,”tegas Harry. erichson sihotang
SUMBER : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/467811/
Subscribe to:
Posts (Atom)