BTN Tetap Ingin Jalankan FLPP
Thursday, 09 February 2012
JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mengaku tetap ingin
menjalankan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Namun, BTN berharap FLPP dijalankan dengan pola yang berdasarkan
kemampuan.
Direktur Utama BTN Iqbal Latanro
mengatakan, pada dasarnya BTN siap menjalankan pembiayaan Kredit
Pemilikan Rumah (KPR) dengan pola yang diberikan pemerintah. Tapi, skema
50:50 yang ditawarkan dinilai cukup memberatkan.“ Kami public company
dan ada komisaris dan punya kepentingan agar kebijakan kami tidak
menyebabkan pemegang saham yang minoritas terganggu,” ujarnya di
selasela Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta,kemarin.
Menurut
Iqbal, dengan skema 50:50 maka bunga yang diberikan akan lebih tinggi
yaitu tanpa jaminan sebesar 8,55% dan dengan jaminan 8,22%. Iqbal
sendiri berharap skema yang ditawarkan 60:40 karena dengan demikian
bunga yang akan ditawarkan lebih rendah, yaitu sebesar 7,75% dengan
tanpa jaminan dan dengan jaminan sebesar 7,42%.“Kalau skema lama berapa
pun kami layani, kalau dengan 50:50, bunganya jadi 8,22%,”katanya.
Iqbal
mengungkapkan, terdapat 16 bank yang menjadi peserta FLLP dan BTN
mendominasi 99% penyalurannya. Meski demikian, Iqbal mengaku, pangsa
pasar ini didominasi BTN karena bank-bank lain cenderung lebih sedikit
menyalurkannya. “Artinya, produk ini tidak menarik tapi BTN
melakukannya, jadi kami punya nilai lebih,”tegas dia. Iqbal juga
menuturkan, BTN telah memberikan beberapa kelonggaran dalam memberikan
program ini kepada masyarakat.
Misalnya dengan memberikan over
head cost yang lebih rendah dari industri yaitu sebesar 1,5%, sementara
over head industri berada pada kisaran 2,75%. Namun, Iqbal mengaku tidak
bisa mengabaikan premi risiko sebesar 1%. Iqbal menambahkan, per
September 2011, rasio kredit terhadap simpanannya mencapai (loan to
deposit ratio/LDR) mencapai 112,27%.
Iqbal menilai LDR bank
spesialis KPR ini tinggi karena dalam komposisi sumber dana terdapat
sumber dana yang tidak diperhitungkan dalam LDR yaitu obligasi atau
sekuritasi aset yang masuk tapi tidak dihitung di LDR.“Jadi,kami tidak
dapat teguran LDR dari BI malah diberikan insentif yang cukup
baik,”ungkapnya.
Direktur Keuangan BTN Saut Pardede menambahkan,
margin overhead cost 1,5% sudah minimal sekali dan sudah cukup sulit
diubah.Menurut Saut, angka-angka yang dimiliki masih tergolong murah.
“NIM kita 5,7% tapi kita turun 4,4% dan kita susah bergerak karena kita
Tbk, bukan hanya pemerintah tapi Tbk,”ujarnya.
Menurut
Saut,biaya itu tidak bisa dinolkan.Pasalnya,setelah memberikan kredit
maka bank harus menghitung pengelolaan kredit maupun penagihan. Deputi
Kemenpera Sri Hartono mengatakan,program ini sementara akan ditunda dulu
selama dua bulan.Tujuannya agar memastikan masyarakat memperoleh
keringanan bunga selama 15 tahun. “Pak Menteri bilang berhenti dua bulan
tapi untuk kebahagiaan rakyat 15 tahun,”ungkapnya.
Wakil Ketua
Komisi XI DPR Harry Azar Aziz juga meminta agar Kementerian Perumahan
Rakyat,BTN, maupun Sarana Multigriya Finance (SMF) untuk duduk bersama
dan membicarakan mengenai pola ideal untuk mencari jalan keluar
permasalahan program FLPP ini.
“Nanti kami akan juga bank-bank
lain untuk menjelaskan mengenai mekanisme pemberian KPR di bank-nya
masing-masing,”imbuhnya. Menurut Harry, tidak masalah jika Bank BUMN
dalam program-program untuk rakyat kecil mengalami kerugian, tetapi
dalam program yang lain mereka untung.
“Jadi kalau memang target
pembangunan rumah subsidi yang sebesar 1,3juta unit selama lima tahun bisa
disebar ke beberapa bank BUMN dengan bunga berbeda-beda saya kira tidak
masalah.Dan kalaupun mereka harus rugi dalam program rakyat tidak
masalah. Karena bank BUMN juga milik pemerintah,”tegas Harry. erichson
sihotang
SUMBER : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/467811/
